Negara Hadir di Masa Darurat: Kementerian PANRB Genjot Pemulihan 20 Mal Pelayanan Publik Pascabencana di Sumatra

Arguzzo.com | Pemerintah bergerak cepat untuk memastikan denyut pelayanan publik di wilayah terdampak bencana tidak boleh mati. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memegang kendali penuh dalam mendorong percepatan pemulihan 20 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang luluh lantak akibat bencana alam di kawasan Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Langkah taktis ini diambil agar masyarakat tetap mendapatkan hak akses pelayanan dasar meski proses rehabilitasi fisik infrastruktur sedang berjalan. Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dalam pembukaan Forum Sinergi Pemulihan di Jakarta pada Rabu (16/9/2026), menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata di tengah situasi darurat.

“Dalam kondisi darurat seperti ini, masyarakat tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menggerakkan birokrasi secepat mungkin demi memberikan kepastian pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan bagi seluruh warga yang terdampak,” tegas Purwadi.

Dari total 20 MPP yang masuk dalam daftar pemulihan pemerintah, delapan titik di antaranya mengalami kerusakan terparah dan memerlukan intervensi perbaikan darurat secepatnya.

Strategi “MPP Peduli” dan Pendekatan Jemput Bola

Menghadapi keterbatasan sarana pascabencana, Kementerian PANRB menerapkan pendekatan yang adaptif dan inklusif melalui program MPP Peduli (Pelayanan Dekat Untuk Warga Lebih Inklusif). Melalui skema jemput bola ini, layanan prioritas didekatkan langsung ke titik-titik pengungsian atau pemukiman warga sesuai dengan kebutuhan mendesak di lapangan.

Selain itu, prinsip pelayanan publik mengusung filosofi No Wrong Door. Artinya, orientasi utama tetap difokuskan pada pemenuhan kebutuhan warga, memastikan mereka tetap bisa mengurus dokumen penting maupun bantuan meskipun fasilitas utama gedung MPP belum bisa beroperasi secara normal.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menambahkan bahwa misi pemulihan ini bukan sekadar memperbaiki tembok yang rusak, melainkan merawat keberlangsungan fungsi pemerintahan agar kehadiran negara tetap dirasakan secara nyata.

Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga, BUMN, pemda, hingga pengelola mitra layanan terus digenjot agar rencana aksi ini tidak berhenti di atas kertas, melainkan langsung tereksekusi menjadi layanan darurat yang solutif bagi warga terdampak.